Mataram, NTB – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Provinsi NTB Laksanakan Expert Group Meeting (EGM) tanggal 28-30 Juni 2021 di Kota Mataram, NTB. Dalam pelaksanaan EGM tersebut sekaligus dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) program Hibah Insentif Desa Menuju Air Minum Aman (HID MAMA), Senin (28/06/2021).
Hadir dalam kegiatan EGM dan penandatangan PKS HID MAMA Apriaely Nirmala, ST,MT selaku Kasatker PPP Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, sekaligus merangkap sebagai Plt. PPK Air Minum dan Erick Widodo, ST selaku Ketua PPMU Program Pamsimas Provinsi NTB. Penandatangan PKS HID MAMA dilakukan antara KKM Desa Bagik Papan dan Desa Tetebatu Kabupaten Lombok Timur dengan PPK Air Minum.
Kegiatan EGM diikuti Tim ROMS Pamsimas Kabupaten dari delapan Kabupaten lokasi program Pamsimas di Provinsi NTB, dengan rincian 8 orang Koordinator Kabupaten (DC), 6 orang Co-DC, 2 orang DFMA dan 8 orang DEAO.
Dalam pengarahannya Kasatker PPP BPPW-NTB menyampaikan, desa yang mendapatkan program HID MAMA merupakan desa pasca Pamsimas yang berkinerja baik dan telah memiliki 100% akses air minum bagi seluruh warga desa namun masih perlu peningkatan kualitas air minum agar menjadi lebih aman.
Selain dua desa yang telah menandatangani PKS HID MAMA, saat ini sedang proses finalisasi RKM HID MAMA untuk sejumlah desa yang lainnya. Setiap desa yang mendapatkan program HID MAMA mendapatkan bantuan dana (hibah) sebesar Rp 156 juta untuk peningkatan kualitas air. Bantuan HID tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas air minum dan dapat meningkatkan jumlah pemanfaat.
Sementara itu Ketua PPMU Pamsimas Provinsi NTB Erick Widodo dalam sambutannya menyampaikan, Expert Group Meeting (EGM) dilaksanakan untuk membangun kesamaan dalam memahami peran dan tugas tenaga pendamping Pamsimas dalam melakukan pendampingan kepada pengelola program Pamsimas tingkat provinsi dan kabupaten. Dalam melakukan penguatan personil ROMS Pamsimas Kabupaten, seperti halnya melalui EGM, agar mampu melakukan pengendalian dan pendampingan program secara berkualitas sehingga program dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu.
Beberapa isu utama yang dibahas pada EGM meliputi: Pertama, perbedaan pemahaman proses pengadaan barang dan jasa (pemaketan, metode, dan kelengkapan dokumen) yang berdampak pada keterlambatan pengadaan barang dan jasa tingkat desa, Kedua, masih ada dokumen administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pamsimas. Ketiga, HID menuju air minum aman, Keempat, modul SIM belum terinput secara lengkap serta permasalahan data SIM secara keseluruhan, Kelima, pilihan KPSPAMS terhadap model hubungan kelembagaan dengan pemerintah desa dan peran pelaku program Pamsimas dalam rangka kerja sama desa untuk kegiatan AMS (Air Minum dan Sanitasi), Keenam, masih terjadi deviasi (target dibandingkan capaian) pada KPI 1, 3, dan 15, oleh karenanya perlu ada strategi pendampingan untuk pencapaian target KPI dimaksud yang di-breakdown untuk masing-masing kabupaten. Ketujuh, isu air minum dan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pengalokasian penganggaran daerah dalam dokumen RAD AMPL
Dengan diselenggarakannya EGM diharapkan para tenaga pendamping Pamsimas baik di provinsi dan kabupaten, dapat meningkatkan kulitas pendampingan dalam pelaksanaan program Pamsimas, sehingga kegiatan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu. (Mulyatno-PC Pamsimas NTB/ Hartono).
