Bogor, Jawa Barat – Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan pentingnya pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Kegiatan pengendalian atau monitoring dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Berangkat dari dasar itulah tim monitoring program Pamsimas Jawa Barat yang terdiri dari PPMU dan Provincial Coordinator (PC) melakukan monitoring dan evaluasi program Pamsimas di Kabupaten Bogor. Kegiatan yang rutin dilakukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga ke tahap pasca pelaksanaan program, dilakukan Maret lalu.
Kegiatan diawali pertemuan dengan District Project Management Unit (DPMU) di Dinas PUPR Kab. Bogor di Cibinong, yang dihadiri seluruh tim ROMS Pamsimas Kabupaten dan fasilitator pendamping program Pamsimas. Ketua DPMU Kab. Bogor membuka pertemuan dan dilanjutkan paparan pelaksanaan program Pamsimas TA. 2018, dimana program telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan proses serah terima. Ia mempersilahkan tim monitoring untuk mengevaluasinya.
Ir. Ady Rachmat, MT dari PPMU Pamsimas Jawa Barat menyampaikan maksud dan tujuan monitoring, antara lain untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pamsimas TA. 2018 dan persiapan desa TA. 2019. Ia menyampaikan, jika ada permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan program Pamsimas TA.2018, agar disampaikan apa adanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi.
Ir. Esfrizal, Provinsi Coordinator (PC) Pamsimas Jawa Barat meminta klarifikasi terkait data dan informasi, seperti jumlah target pemanfaat untuk desa TA. 2018 dan strategi pencapaian target pemanfaat sesuai SK Bupati. Ia mengingatkan perlunya pendampingan kepada KPSPAMS dalam rangka percepatan dan strategi pencapaian universal akses 100%, termasuk persiapan pelaksanaan desa TA.2019 yang saat ini menunggu penetapan desa dan DIPA dari pusat. Ia mengingatkan, jangan sampai terjadi keteteran dan tidak ada pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan di masyarakat, karena itu kurva “S“ yang menjadi salah satu instrumen pengendalian betul-betul dapat dipatuhi dan dijalankan sesuai siklus dan tahapan kegiatan program Pamsimas.
Kegiatan monitoring dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua TA. 2018. Perjalanan ke Desa Cibeureum yang berjarak ± 40 Km ditempuh dengan waktu sekitar dua jam dalam kondisi lalu lintas normal. Rombongan diterima oleh Pemerintah Desa Cibeureum di Balai Desa. Pertemuan diawali dengan sambutan DPMU yang menyampaikan tujuan tim monev untuk melihat dari dekat hasil pembangunan program Pamsimas. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja masyarakat (RKM), sarananya apakah sudah dimanfaatkan, bagaimana operasi dan pemeliharaannya, siapa yang bertanggungjawab, apakah sudah ada KPSPAMS dan apakah masyarakat sudah membayar iuran tarif air serta penentuan tarifnya iuran air bagaimana.
Ir. Ady Rachmat, MT dari PPMU Pamsimas Jawa Barat menyampaikan bahwa tim sudah berkeliling ke beberapa kabupaten di Jawa Barat. Ia ingin melihat dari dekat dan mendapatkan masukan dan informasi, apakah ada kendala termasuk apakah ada pembelajaran yang spesifik yang dapat dishare, termasuk apa yang dapat dilakukan oleh provinsi dalam merespon dan mensupport kebutuhan untuk percepatan pencapaian universal acces
Kepala Desa Cibeureum menyampaikan terima kasih dan mempersilahkan tim monitoring melakukan penilaian, apakah program telah dilaksanakan sesuai ketentuan program. Ia meminta arahan dan bimbingan. Kepala Desa menyampaikan, ke depan dana APBDesa akan diarahkan bagi pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi terutama pada warga yang belum terlayani. Hal tersebut akan menjadi perhatian KPSPAMS untuk membuktikan kepada masyarakat, sarana yang sudah dibangun dipelihara dengan baik dan memberikan manfaat maksimal kepada seluruh masyarakat yang menjadi target penerima manfaat.
Ir. Esfrizal memberikan penekanan pentingnya keberlanjutan SPAMS. Ujang mewakili KKM menceritakan, awal kegiatan Pamsimas masyarakat menunjukkan skeptis dan pesimis, serta menganggap program nasibnya akan sama dengan program-program air minum sebelumnya. Berkat kegigihan dan kerja keras pelaku program Pamsimas yang dimotori KKM dan Satlak, keraguan tersebut hilang, perlahan tapi pasti, masyarakat mulai percaya dan mendukung program, terutama setelah melihat air ngocor bahkan tekanan air bisa mengalir ke lantai dua.
Ketua KPSPAMS Didin Abidin menambahkan, saat ini jumlah sambungan rumah (SR) sekitar 100 unit yang meng–cover 230 KK. Sesuai hasil musyawarah dan kesepakatan warga, tarif air diberlakukan variatif. Untuk warga dikenakan tarif Rp 1.500/M3, sementara pelaku usaha ekonomi atau komersil sebesar Rp 4.000/M3, dan biaya sambungan SR sebesar Rp 400.000 per unit. Karena KPSPAMS baru beroperasi dan berproses, belum ada saldo di kas.
Banyak permintaan sambungan rumah, termasuk dari pengelola villa. Untuk villa dipatok Rp 3.000.000 per sambungan. Tentu saja ini hanya siasat KPSPAMS saja karena lebih memprioritaskan bagi warga masyarakat yang menjadi target penerma manfaat terutama kalangan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Kalau seluruh warga sudah terlayani, bisa saja permintaan sambungan ke villa dapat dipenuhi.
Didin merasa optimis dengan kapasitas sistem 4 liter/detik dan kapasitas reservoar 37 M3, target pemanfaat sekitar 348 KK atau sekitar 1.324 jiwa dapat terlampaui, mengingat disamping SR belum lama beroperasi, juga saat ini masih musim penghujan, dimana masyarakat punya banyak pilihan dan alternatif menggunakan air yang ada. Pengelola KPSPAMS berharap dukungan serta bimbingan dari pemangku kepentingan terutama dari dinas terkait yang ada ditingkat kabupaten. (M. Tahir LD-DC Kab. Bogor/Hartono Karyatin-Adv & Media Sp PAMSIMAS)
