Jawa Barat – Kabupaten Garut harus menjadi Kabupaten pertama di Jawa Barat yang mendeklarasikan 100% Akses Air Minum Layak. Inilah tekad dan komitmen yang diucapkan oleh Bupati Kabuten Garut H. Rudy Gunawan ketika memberikan arahan pada acara “Konsolidasi Penguatan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Water.pu.go.id dan Asosiasi BPSPAM Kab Garut.

Acara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2017 dihadiri oleh Tim Water.pu.go.id, Advisory Keberlanjutan Pamsimas Pusat, Perwakilan CMAC, Tim Provinsi Jabar, DPMU, Satker PIP, Tim Kordis Kab Garut, FMA Pamsimas Jawa Barat serta dihadiri juga oleh 102 BPSPAM di Kabupaten Garut yang merupakan desa paska. Pada Sesi pertama, Bertindak selaku Panitia penyelenggara yaitu Agus Kusnadi yang juga sebagai  ketua Asosiasi BPSPAM mengawali acara dengan memberikan sambutan dan dilanjutkan oleh pengarahan dari Bapak Bupati serta diakhiri oleh paparan dari Tim water.pu.go.id.

Dalam Arahannya Bupati menjelaskan bahwa Air minum merupakan hak dasar bagi masyarakat sehingga menjadi urusan wajib pemerintah untuk memenuhinya. Program Pemenuhan Kebutuhan Air Minum yang layak  bagi masyarakat telah masuk dalam RPJMD dan menjadi agenda prioritas pembangunan di Kabupaten Garut, oleh sebab itu banyak anggaran yang akan disediakan oleh pemerintah daerah sampai tahun 2019. Anggaran yang disediakan oleh pemda berupa bantuan kepada 102 desa untuk menambah layanan 50 SR per desa dengan bantuan masing-masing desa Rp. 25 juta. Namun untuk tahun 2107 baru disediakan 10 desa dan 92 desa lagi akan disiapkan di Tahun Anggaran 2018, untuk itu Bupati meminta kepada DPMU, Asosiasi BPSPAM dan Kordis Kab Garut Lia Heryani Widyasari untuk memetakan 10 desa yang dianggap bagus dan siap untuk menerima bantuan di tahun 2017. Bantuan yang diberikan ke desa ini akan dikelola oleh BPSPAM dan Bupati meyakini jika dikelola oleh BPSPAM akan berjalan baik sehingga akan menambah layanan akses air minum. Tahun 2016 cakupan akses air minum layak di Kabupaten Garut baru mencapai sekitar 70% dan ditargetkan di tahun 2017 ini index cakupan air minum layak  Kabupaten Garut bertambah sampai 80%.

Disamping program-program reguler yang dilaksanakan oleh SKPD dan subsidi bagi PDAM, Pemerintah Kabupaten juga telah menganggarkan 1 Milyar Rupiah di tahun 2017 untuk program pembebasan tanah/lahan sumber mata air. Bupati menegaskan bahwa sumber air yang dimiliki oleh masyarakat harus terjaga dan masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Kami banyak mendengar beberapa BPSPAM & masyarakat membayar guntai/sewa kepada pemilik lahan Rp. 250 Ribu per bulan dan bahkan ada yang lebih, oleh sebab itu pemerintah akan membeli sumber air tersebut agar masyarakat  tidak lagi membayar guntai sehingga biaya yang biasa dikeluarkan untuk guntai dapat dialihkan untuk menambah layanan pengguna air.

Diakhir arahannya Bapak Bupati meminta kepada seluruh BPSPAM untuk fokus menjadi tenaga sukarela dan hidup kita harus bermanfaat bagi masyarakat, Insya Allah upaya yang telah dilaksanakan sampai saat ini oleh BPSPAM adalah upaya untuk kemanusiaan dan menjadi jalan menuju syurga.

Sementara itu Tim dari water.pu.go.id memaparkan bahwa dalam rangka menambah layanan dan mengejar target 100% akses air minum, ada opsi lain bagi BPSPAM selain menerima bantuan dari pemerintah yakni dengan kredit dari Lembaga Keuangan Bank. Kredit dari lembaga keuangan yang akan di gagas oleh tim water.pu.go.id merupakan kredit investasi yang bertujuan untuk mengurangi idle capacity, meningkatkan jam layanan, meningkatkan kualitas air dan perluasan wilayah layanan. Tim dari water.pu.go.id menjelaskan bahwa kegiatannya di Kabupaten Garut merupakan kegiatan Pra Mapping yang pertama di Provinsi Jawa Barat.

Mapping yang dilakukan merupakan pemetaan kondisi dari BPSPAM  sehingga Tim water.pu.go.id dapat menilai apakah ada potensi bagi BPSPAM dapat mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Sesyana, Rahmat dan Indra dari Tim water.pu.go.id menegaskan bahwa water.pu.go.id bukan organisasi yang akan memberikan bantuan keuangan ataupun kredit, namun dijelaskan bahwa water.pu.go.id akan memfasilitasi BPSPAM yang dinilai siap untuk mendapatkan kredit dari Lembaga keuangan. Jadi yang memberikan kredit itu adalah lembaga keuangan dan kami akan bantu penguatan kepada BPSPAM agar bankable dan mampu menyusun proposal kredit. Dalam kesempatan ini juga dijelaskan langkah-langkah Water.pu.go.id dalam memfasilitasi BPSPAM yakni dimulai dengan kegiatan Pra Mapping, Mapping, Strengthening dan Financing. Apa yang disampaikan oleh Tim Water.pu.go.id ini mendapatkan respons yang berbeda-beda dari para peserta, namun secara umum mereka apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh water.pu.go.id hal ini dapat terlihat pada acara tanya jawab sekaligus merupakan acara penghujung di sesi pertama.

Di sesi yang ke dua Tim Water.pu.go.id yang didampingi oleh Advisory Keberlanjutan Dany Sutjiono dan Perwakilan dari CMAC Aan Juansyah berkesempatan untuk berdiskusi dengan Tim Provinsi Jabar, Seluruh DFMA Jawa Barat dan Tim Fasilitator Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini Dany Sutjiono menerangkan bahwa terdapat beberapa pengalaman yang perlu dievaluasi, khususnya mengenai tarif iuran. Masyarakat harus diajak belajar secara bertahap, tahap pembelajarannya adalah bahwa 1). Sambungan Rumah harus menggunakan meter air. 2). Iuran yang berdasarkan meter air namun cukup memenuhi BOP saja. 3). Iuran sudah memenuhi BOP dan memperhitungkan Cost Recovery. 4). Memanfaatkan lembaga keuangan/perbankan untuk pengembangan dan menambah jumlah layanan pengguna air. Target dari dukungan lembaga keuangan adalah supaya BPSPAM hidup terus dan dapat menambah pelayanan bagi semua orang dengan prinsip pengelolaan yang terbuka.

Di penghujung acara Dany Sutjiono berpesan kepada Kordis dan FM Kabupaten Garut untuk mempertahankan kondisi yang sudah baik ini dan berharap Garut menjadi pilot kabupaten yang telah akses 100% air minum layak di Jawa Barat sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati. (Teten-QAS Jabar;Deddy-CMAC)