Mataram, NTB – Menindaklanjuti Sosialisasi Percepatan Program Pamsimas III Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan minggu kedua Oktober lalu, ROMS X Pamsimas NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Mataram selama tiga hari yang berakhir Sabtu (19/10). Rakor fokus untuk menyoroti percepatan pelaksanaan desa Pamsimas tahun anggaran 2019 dan sekelagus menyiapkan usulan desa sasaran untuk tahun 2020. Rakor diikuti oleh peserta Pamsimas ROMS provinsi dan delapan kabupaten pelaksana Program Pamsimas di Provinsi NTB, dengan mengangkat tema “Percepatan Pelaksanaan TA 2019 dan Usulan Desa TA 2020”.
Pelaksanaan program Pamsimas tahun 2019 di NTB memiliki tantangan cukup besar, sebanyak empat kabupaten DIPA desa regular turun di tahap II, dan sisanya tiga kabupaten menerima DIPA tahap III. Diluar desa regular tersebut, pada tahun 2019 ini terdapat empat kabupaten lokasi terdampak bencana yang menerima program Hibah Kabupaten Pamsimas Penanganan Pasca Bencana (HKP PPB), yang DIPA nya turun di tahap III. Seluruh kegiatan tersebut, baik desa regular maupun HKP PPB harus bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2019. Bersamaan dengan itu, akhir Oktober ini dituntut harus sudah mengajukan usulan Desa 2020, jika terlambat mengajukan akan berdampak terlambatnya penyelesaian pekerjaan sementara kontrak fasilitator tenaga pendamping masyarakat akan berakhir Juni 2020.
ROMS X Pamsimas NTB patut bersyukur dengan tugas yang cukup berat tersebut mendapatkan dukungan besar dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) NTB, PPMU Pamsimas NTB dan Pokja AMPL NTB. Mereka semua hadir memberikan arahan pada pelaksanaan Rakor Pamsimas NTB.
Henryas selaku PPK Air Minum dalam sambutannya menyapaikan, Rakor merupakan bentuk penyebaran informasi, penggalangan kerjasama tim dan koordinasi seluruh Tim Pamsimas NTB dalam menyusun perencanaan, menemukan solusi dan mencapai hasil yang maksimal. ”Kami mengharapkan seluruh peserta Rakor dapat memberikan dukungan dan berperan aktif selama penyelenggaraan kegiatan yang akan berlangsung tiga hari,” ucap Henryas.
Henryas menambahkan, tahun anggaran 2019 proses pembangunan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) tengah dilaksanakan di 109 desa yang tersebar di 7 kabupaten, dengan rincian: Kabupaten Bima (19 desa), Dompu (9 desa), Sumbawa (15 desa), Sumbawa Barat (7 desa), Lombok Timur (25 desa), Lombok Tengah (21 desa) dan Lombok Barat (13 desa).
Selain desa reguler tersebut di atas, pada tahun anggaran 2019 juga dilaksanakan kegiatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Sumbawa Barat (8 desa), Lombok Timur (4 desa), Lombok Tengah (6 desa), dan Lombok Utara (22 desa). Terhadap seluruh pekerjaan tersebut perlu dilakukan identifikasi permasalahannya dan ditentukan langkah penanganan yang akan dilakukan.
Untuk keberlanjutan sarana yang dibangun sangat ditentukan oleh peran Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) sebagai penanggung jawab pengelolaan di desa, termasuk disiplin warga dalam membayar iuran.
Ilham Ardiansyah, Ketua PPMU Pamsimas NTB meminta dalam menindaklanjuti surat Direktur Sistem Penyediaan Air Minum terkait penyampaian usulan desa tahun 2020 sebagaimana disampaikan dalam suratnya tanggal 30 Agustus 2019; ROMS X Pamsimas NTB diminta melakukan langkah-langkah konkrit sehingga pada akhir bulan Oktober 2019 seluruh kabupaten sudah mengirimkan usulan desa sasaran tahun 2020 dengan dilengkapi komitmen berupa sharing APBD minimal sebesar jumlah yang tercantum pada surat Direktur.
”Saya harapkan ROMS di masing-masing kabupaten senantiasa berkoordinasi dengan ROMS Provinsi, PPMU dan Balai PPW sehingga pelaksanaan Program Pamsimas di Provinsi NTB dapat terselenggara dengan baik, dan dapat membantu penanganan di desa dengan kategori miskin dan stunting,” pinta Ardiansyah mengingatkan segenap personil ROMS.
Taufiq Hari Suryanto selaku Kasi Air Bersih dan Kesehatan dari Bappeda NTB mewakili Pokja AMPL menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah fokus pada penanganan desa stunting. Pamsimas sebagai salah satu program unggulan di NTB diharapkan dapat membantu menurunkan risiko stunting.
Selain membahas percepatan pelaksanaan kegiatan TA. 2019 dan perencanaan usulan desa 2020, dalam Rakor juga dilakukan pelatihan Emon dengan narasumber dari Balai PPW NTB dan pelaksanaan Assesment Talents Mapping secara online diikuti seluruh personil ROMS provinsi dan kabupaten. Rakor ditutup dengan ”Lomba Joget Kewer-Kewer” dimana hadiahnya dikumpulkan dari saweran seluruh peserta untuk selanjutnya disumbangkan kepada Yatim Piatu di Lombok (Mulyatno-PC NTB/Hartono Karyatin-Media Sp PAMSIMAS).
