M ataram, NTB – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini IPM provinsi NTB berada pada rangking 29 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. IPM atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di suatu negara. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
IPM yang rendah tersebut mengakibatkan angka stunting (balita pendek-RED) di NTB cukup tinggi. Mengutip data Riskesda (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, angka stunting di provinsi NTB berada di angka 45% atau hampir setengah balita di NTB mengalami stunting. Angka tersebut di atas angka stunting nasional yang hanya 37,2%.
Lokasi stunting di Provinsi NTB tersebar di 6 (enam) kabupaten yaitu: Kabupaten Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Barat. Ada empat faktor penyebab tingginya angka stunting di NTB, yaitu pengasuhan bayi yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi sebelum dan pada masa kehamilan, rendahnya akses air bersih dan sanitasi, serta rendahnya makanan bergizi.
Data Stunting tahun 2017 di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selengkapnya: Kabupaten Lombok Timur 35,1%, Lombok Tengah 39,1%, Lombok Barat 36,1%, Lombok Utara 37,6%, Kota Mataram 37,5%, Sumbawa Barat 32,6%, Sumbawa 41,8%, Dompu 38,3%, Bima 36,7% dan Kota Bima 36,3%. Status Stunting diklasifikasikan baik apabila pada kisaran di bawah 20%, kurang baik diantara 20-30% dan buruk diantara 30-39%. Pada tahun 2017 status Nusa Tenggara Barat pada 37,2% artinya kondisi NTB adalah buruk dimana lebih dari 1/3 balita di NTB adalah stunting atau ± 166.000 balita di NTB mengalami stunting.
Ada tiga cara yang harus dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Provinsi NTB, yaitu [i] Intervensi stunting melalui penambahan gizi spesifik dan gizi sensitif, [ii] Intervensi kesehatan dalam penanggulangan stunting, melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, dan [iii] Rencana aksi intervensi gizi sensitif akan dilakukan oleh multi SKPD yaitu Dikbud, Dinas PUPR, Disperind, Dinsos, Bappeda, Dukcapil, DPMPD, Distanbun, Kemenag, BPOM, dan BKKBN.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pencegahan stunting. Yang pertama adalah pemenuhan gizi pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) : 0 – 23 bulan, ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi dan terpantau kesehatannya. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, dan setelah umur 6 bulan bayi diberikan makanan pendamping ASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Langkah selanjutnya, masyarakat harus mengolah makanan sehari-hari guna memenuhi gizi yang cukup dan seimbang.
Pada tahun anggaran 2018, Pamsimas NTB akan melakukan intervensi penanganan stunting melalui pembangunan sarana air minum dan sanitasi pada 23 desa dari 60 desa prioritas penanganan stunting. Desa tersebut tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu (4 desa), Lombok Timur (9 desa), Lombok Tengah (5 desa) dan Lombok Barat (5 desa).
Salah satu desa yang menjadi sasaran program Pamsimas untuk penanganan stunting adalah Desa Dakung di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dikunjungi delegasi Bank Dunia yang dipimpin langsung oleh President Bank Dunia, Jim Yong Kim, Kamis (05/07/2018). Dalam kunjungan ke desa sasaran Pamsimas, delegasi Bank Dunia didamping Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berserta sejumlah menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Desa-PDTT Eko Putro Sandjojo. Kunjungan ke desa lokasi stunting tersebut melengkapi acara forum pertemuan desa terkait pencegahan kekerdilan akibat kurang gizi kronis pada anak (stunting).
Rombongan Bank Dunia juga melakukan peninjauan ke Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terintregrasi Taman Kanak-kanak (TK) Shaufal Khairy Dakung, dan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Provinsi NTB segera bertindak cepat untuk menindaklanjuti pertemuan di desa Dakung dengan melakukan pertemuan untuk pembahasan penanggulangan stunting di NTB yang dilaksanakan di Kantor Gubernur yang dihadiri Sekda Provinsi dan Staf Ahli Gubernur, dan dilanjutkan di kantor Bappeda Provinsi NTB. (Mulyatno-PC NTB/Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp.Pamsimas)
