Banjarbaru, Kalsel – Pengelola program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Balai PPW) Provinsi Kalimantan Selatan, lakukan tandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan perwakilan desa penerima Hibah Insentif Desa (HID). Penandatangan PKS dilakukan di Balai PPW Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru antara PPK Air Minum Balai PPW dengan Koordinator Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), Selasa (07/07).
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program air minum dalam bentuk Hibah Air Minum (HID) diberikan kepada 83 desa lokasi Program Pamsimas yang tersebar di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan, dengan total bantuan senilai Rp 18,6 Miliar.
HID diberikan kepada desa yang pernah menerima program Pamsimas dengan kinerja baik, ditandai antara lain sarana berfungsi baik, terdapat penerapan tarif air, dan terdapat kelompok masyarakat sudah bebas buang air sembarangan. HID diberikan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan tujuan menambah cakupan pelayanan air minum pada desa tersebut.
Penandatanganan PKS ini turut dihadiri H Muhammad Rifqinizamy Karyasuda, anggota DPR RI dari Komisi V yang membidangi infrastruktur dari Darah Pemililihan (Dapil) Kalimantan Selatan.
Rifqi, sapaan sehari-hari, memberikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan PKS seraya berharap program diimplementasikan secara baik sesuai harapan. Rifqi yang sempat berdialog langsung dengan beberapa perwakilan desa, menitip pesan agar BLM dikelola dengan penuh amanah dan program dilaksanakan secara baik mengikuti Juknis Pamsimas. “HID sebagai bentuk reward kepada desa yang sudah melakukan pengelolaan SPAM perdesaan secara baik, karenanya kepercayaan tersebut harus terus dijaga,” tambahnya.
Kehadirannya dalam forum penandatangan PKS merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan anggota DPR RI sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam penganggaran pembangunan infrastruktur terutama air minum di Kalimantan Selatan. “Tantangan pembangunan SPAM perdesaan cukup besar, mari bersama kita luruskan niat dan pengabdian kita dalam wujudkan/hajatkan bagi masyarakat. Mohon do’a agar tetap amanah dan bisa memperjuangkan SPAM di Kalimantan Selatan maupun infrastruktur lainnya,” ucap Rifqi saat pamitan untuk meninggalkan acara.
Sebelumnya Rifqi juga hadir di Rapat Lintas Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di Kantor Balai PPW Provinsi Kalimantan Selatan, awal Juni. Berbagai Program IBM ada di Kalimantan Selatan seperti seperti Pamsimas, ‘Kotaku’ (Kota Tanpa Kumuh), ‘Sanimas’ (Sanitasi Berbasis Masyarakat), Pisew, dan ‘PKH’ (Program Keluarga Harapan). Dalam rapat yang turut dihadiri seluruh Satker Pelaksanaan Program IBM, Koordinator Pamsimas (PC) Provinsi, Team Leader/Koordinator Program, ia terlibat aktif berdiskusi perihal pelaksanaan masing-masing program, membahas progres capaian program dan tantangan yang dihadapi.
Penandatangan PKS berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti 11 Kabupaten lokasi Pamsimas, dipimpin langsung oleh Dardjat Widjunarso, ST MSi, Kepala Balai PPW Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi penandatangan PKS dilakukan secara serentak di 11 Kabupaten dimana perwakilan desa (KKM) berkumpul di kantor PU-PR Kabupaten bersama DPMU, dan sebagian lagi berkumpul di kantor Pamsimas Kabupaten. Di kantor Balai PPW hadir perwakilan dari 3 orang Koordinator KKM dari kabupaten terdekat (Kabupaten Banjar), yaitu Desa Pulau Nyiur, Tambak Baru Ilir, dan Keramat Baru. Hadir pula Kasatker Pelaksanaan PPW, PPK Air Minum, PC Pamsimas dan TA ROMS Pamsimas Provinsi, serta DC Kabupaten Banjar.
Dalam acara pembukaan penandatangan PKS, Dardjat Widjunarso, ST MSi mengharapkan kepada ROMS Pamsimas Provinsi, Kabupaten, Fasilitator Senior dan Tim Fasilitator Masyarakat untuk memberikan pendampingan yang maksimal kepada KKM-Satlak, KPSPAMS, Kader AMPL, masyarakat sasaran dan pemerintah desa. Dardjat berharap pelaksanaan Pamsimas III TA 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai target waktu yang ditentukan, baik program reguler, HID, HKP maupun sejumlah kegiatan lainnya.
Keesokan harinya dilakukan penandatangan PKS bagi desa baru Pamsimas (regular) TA. 2020 untuk 25 desa yang tersebar di 7 Kabupaten, dengan total bantuan BLM APBN sebesar Rp 5,9 Miliar, yang juga dihadiri H Muhammad Rifqinizamy Karyasuda. Ia kembali menyampaikan, Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PU-PR di bidang infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan SPAM Perdesaan seperti Pamsimas, siap mendukung dalam fungsi pembahasan anggaran, termasuk fungsi legislasi berkaitan dengan regulasi ataupun kebijakan bidang infrastruktur termasuk air minum.
Pada hari ketiga dilakukan penandatanganan PKS untuk desa Hibah Khusus Pamsimas (HKP) TA 2020 bagi 33 desa, tersebar di 7 Kabupaten lokasi Pamsimas, dengan nilai bantuan APBN Rp 6,6 Miliar.
Dokumen PKS beserta berkas BAPPD (Berita Acara Permintaan Dana) diharapkan sudah terkumpul di Kantor Balai PPW selambatnya Jumat (10/07), baik HID, Reguler dan HKP TA 2020, agar proses pencairan BLM Tahap I bisa segera dilakukan. PPK Air Minum Balai PPW memberikan penegasan, maksimal 5 hari setelah penandatangan PKS berkas lengkap harus sudah masuk ke KPPN untuk pencairan.
Dokumen PKS yang yang dilampiri Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berisikan rencana kegiatan peningkatan kapasitas mayarakat; penyediaan, penambahan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi, termasuk didalamnya pembangunan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di area publik, diharapkan dapat mendukung dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19. (Zulkifli – TA CDCB Kalsel/Hartono Karyatin-Media Sp PAMSIMAS).
