Mataram, NTB – Tidak lama lagi sarana air minum yang dibangun melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di wilayah Nusa Tenggara Barat terdampak gempa medio Juli 2018, segera dilakukan perbaikan. Akibat gempa yang melanda Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa berdampak pada rusaknya sejumlah sarana air minum dan sanitasi yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.
Seperti diberitakan pada situs ini (13/08/18), gempa Lombok telah menghacurkan sejumlah rumah penduduk hampir di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, dan sebagian di Kecamatan Sembalun, Sambelia, Suela, Wanasaba dan Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur. Untuk Kabupaten Lombok Barat, daerah yang terdampak gempa berada di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, dan Lingsar, serta Kecamatan Teratak dan Mantang di Kabupaten Lombok Tengah.
Gempa Lombok juga berdampak pada sejumlah sarana SPAM perdesaan yang dibangun melalui program Pamsimas dan desa baru sasaran program Pamsimas 2018. Sebanyak 67 desa sasaran program Pamsimas terkena dampak gempa, terdiri dari 38 desa lama dan 29 desa baru dengan perkiraan kerugian BLM APBN dan APBD berkisar Rp 14.905.298.900
Untuk melakukan perbaikan terhadap sarana air minum sanitasi yang rusak, Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 15.684.084.500. Dana tersebut akan digunakan untuk melakukan perbaikan sarana air minum yang rusak, dengan rincian alokasi: Kabupaten Lombok Timur Rp 2.399.292.000, Lombok Tengah Rp 797.036.000, Lombok Utara Rp 9.512.936.500, dan Sumbawa Barat Rp 2.974.820.000. Pengalokasian anggaran yang tidak sedikit tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR untuk pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi di perdesaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satker Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM-BM).
Pelaksanaan pembangunan (perbaikan) sarana air minum dan sanitasi yang rusak dan berakibat tidak optimalnya pelayanan air minum ke masyarakat, bahkan sampai tidak berfungsinya sarana, tinggal menunggu waktu saja. Persiapan telah selesai dilakukan, seperti menyiapkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Desa yang akan mendapat bantuan perbaikan bahkan sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR nomor 63/KPTS/DC/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Khusus Pamsimas Penanganan Pasca Bencana (HKP PPB) – Program Pamsimas Tahun Anggaran 2019.
Sebanyak empat puluh (40) desa yang tersebar di 4 kabupaten di wilayah NTB mendapatkan HKP PPB. Rinciannya, 4 desa di Lombok Timur, 6 desa di Lombok Tengah, 22 desa di Lombok Utara, dan 8 desa di Sumbawa Barat.
Bantuan yang sama juga diterima sejumlah desa Pamsimas di Kabupaten Donggala dan Sigi di Sulawesi Tengah yang juga terdampak bencana gempa dan tsunami. Kabupaten Donggala mendapatkan alokasi HKP PPB sebesar Rp 1.545.000.000 untuk rehabilitasi 6 desa, sedangkan Kabupaten Sigi sebesar Rp 4.050.000.000 untuk perbaikan sarana Pamsimas di 15 desa. Total alokasi HKP PPB untuk Sulawesi Tengah sebesar Rp Rp 5.595.000.000.
Pada saat ini masyarakat tinggal menunggu turunnya DIPA. Masyarakat sudah tidak sabar untuk segera melakukan perbaikan sarana yang rusak sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan baik, terlebih saat ini musim kemarau panjang berakibat pada menurunya debit air. Akibat kemarau panjang masyarakat mulai banyak yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Realisasi HKP PPB merupakan tindak lanjut kunjungan Direktur PSPAM Kementerian PUPR Ir Agus Ahyar, MSc ke lokasi terdampak bencana di Pulau Lombok dan Sulawesi Tengah. Ia turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dampak yang ditimbulkan akibat gempa. Kunjungan lapangan Direktur PSPAM tersebut ditindaklanjuti Tim ROMS Pamsimas di NTB dan Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan PPK Wilayah dan Team Leader NMC di tingkat pusat, serta Ka-Satker PSPAM dan Ketua PPMU di tingkat provinsi, untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, yaitu melakukan survei pada seluruh sarana Pamsimas yang diduga mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun ringan, yang berakibat sarana tidak berfungsi atau kurang berfungsi.
Koordinator Pamsimas (PC) Provinsi NTB Mulyatno mewakili seluruh masyarakat desa penerima HKP PPB khususnya di wilayah NTB berharap DIPA HKP PPB segera turun mengingat musim penghujan sudah semakin dekat. Bila perbaikan kerusakan dilakukan pada musim hujan dipastikan masyarakat akan kesulitan melakukan pembangunan mengingat kondisi tanah di daerah terdampak gempa masih relatif labil dan mudah longsor bila terguyur air hujan (Mulyatno-PC NTB/Hartono Karyatin-Media Sp PAMSIMAS)
