Workshop Kolaborasi Peningkatan Sarana Air Minum Di Indonesia
Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur permukiman untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia.
Pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk mencapai target prioritas nasional guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Salah satu infrastuktur penting untuk layanan dasar adalah pembangunan sarana air minum untuk memberikan layanan akses air minum kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Salah satu kegiatan pembangunan sarana air minum yang telah dilaksanakan dan telah memberikan kontribusi layanan akses air minum kepada masyarakat adalah kegiatan Pamsimas. Pamsimas atau Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sampai dengan akhir tahun 2022 Pamsimas telah memberikan tambahan akses air minum kepada lebih dari 25.9 juta jiwa dan membangun 4.6 juta sambungan rumah yang tersebar di lebih dari 37.000 desa/kelurahan pada 415 kabupaten/kota di 33 provinsi. Artinya sekitar 45% desa/kelurahan di Indonesia telah difasilitasi layanan air minum dari Pamsimas.
Salah satu yang masih menjadi tantangan adalah menyangkut pendanaan. Dana pemerintah yang terbatas, Realisasi APBD & APBDes masih rendah terhadap Pembangun Bidang Air Minum merupakan tantangan yang masih terjadi. Alokasi dana untuk sektor air minum oleh pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk akses 100% air aman di 2030. Untuk menjawab tantangan tsb, pemerintah telah menentapkan kebijakan Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM, Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan serta Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.
Dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dan komitmen kolaborasi dari pihak lain untuk peningkatan sarana air minum di Indonesia, Direktorat Air Minum bekerja sama dengan Water.org menyelanggarabn Workhop Kolaborasi Peningkatan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Acara diselenggarakan hari Senin, 24 Juli 2023 bertempat di JS Luwansa, Jakarta. Workshop dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan Ekspose capaian akses dan sarana Air Minum dan Sanitasi di Indonesia, melakukan Sharing best practice inisiatif / kegiatan private sector (melalui CSR) terkait Air Minum dan Sanitasi di Indonesia serta mendapatkan komitmen potensi dukungan private sector (melalui CSR) dalam skema pembiayaan (Kredit) Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Hadir pada acara tersebut, Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Priyono Suprapto,, Kasubdit Perencana Teknis, Direktorat Air Minum, Dades Prinandes, PPK Pembinaan Managemen II, Mirani Arlan beserta staff, Ketua Kegiatan IBM Direktorat Air Minum (Pamsimas), Novi Rindani beserta staff, Perwakilan dari Water.org, Euro Champ (Kamar Dagang Eropa), Indonesian Water Coalition (Danone, Unilever, Coca Cola Indonesia, Buyer), Lembaga Keuangan (Bank BTPN, Koperasi Baik, HIK Parahiyangan) serta Tim KMP Pamsimas.
Pada penyampaian keynotes di sesi awal workshop, Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Priyono Suprapto, menyampaikan bahwa Berdasarkan Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Direktorat Air Minum 2020 – 2024, untuk membangun 10 juta Sambungan Rumah pada 2021-2024 (RPJMN) dibutuhkan dana sebesar Rp 108,9 Trilyun. Sementara target pendanaan dari APBN 2020-2024 untuk air minum hanya sebesar Rp 34,9 T (untuk 3,19 juta SR). Setditjen Cipta Karya menegaskan “Dengan demikian pendanaan dari sumber selain APBN sangat dibutuhkan. Pola-pola pembiayaan akternatif untuk penyediaan layanan air minum seperti pinjaman daerah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, business to business bagi BUMD Air Minum serta pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan Dana CSR, Kredit Mikro dari lembaga keuangan dan kolaborasi dengan berbagai alternatif sumber pendanaan lainya perlu ditingkatkan”. Diakhir kyenotes nya Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Priyono Suprapto, sangat mengharapkan adanya kolaborasi dari semua pihak untuk mendukung target capaian air minum nasional. “Saya tegaskan bahwa untuk mencapai target 100% akses air minum bagi seluruh masyarakat memerlukan peran serta yang aktif dari semua pihak. Pemerintah, baik pusat, daerah maupun pemerintah desa, masyarakat, Lembaga non pemerintah serta pihak swasta perlu kerjasama dan sama-sama bekerja untuk memberikan layanan air minum yang merupakan kebutuhan dasar kita semua,” demikian di sampaikan oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Priyono Suprapto, m mengakhir keynotes nya.
Pada sesi pembahasan ”Kolaborasi Sumber Pendanaan untuk Pembangunan Sarana Air Minum di Indonesia” diawali dengan paparan oleh Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Air Minum. Pada penjelasannya disampaikan hal-hal antara lain Amanat, Target Dan Capaian Penyediaan Air Minum, Gambaran Umum Pamsimas, Pendanaan Penyediaan Air Minum Perdesaan, Pembiayaan Alternatif Dalam Pamsimas, Rencana Kegiatan Peningkatan Pembiayaan Alternatif dan Dukungan Direktorat Air Minum untuk Pengembangan SPAM melalui Pendanaan Alternatif. Dari Water.org menyampaikan hal-hal tentang Kredit mikro sebagai alternatif pendanaan untuk sektor air minum dan Tantangan pembiayaan alternatif melalui kredit mikro. Sementara dari Indonesia Water Coalition dan Eurocham Indonesia menyampaikan bahasan tentang Tanggung jawab sosial sektor swasta di Indonesia dan Model inisiatif tanggung jawab sosial terkait air minum dan kontribusinya terhadap peningkatan akses air minum di Indonesia.
Pada sesi diskusi Water.org menyampaikan sangat antusias dan perspektif terhadap keberadaan KPSPAMS sebagai pengelolan PAM di desa. Diharapkan model skema pembiayaan yang telah difasilitasi oleh Water.org dapat tetap dilaksanakan dan terus didorong, karena skema pembiayaan ini cukup efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, mengingat pola yang digunakan mengacu kepada pelaksanaan kegiatan Pamsimas dengan melibatkan masyarakat desa serta membangun kelembagaan pengelola PAM desa. Perwakilan Indonesia Water Coalition menyebutkan bahwa kolaborasi penting karena masalah air minum tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja, tetapi mesti semua pihak bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ditegaskan juga agar koordinasi semua pihak dapat lebih terarah dan focus untuk penanganan pemenuhan layanan air minum. Dan Eurocham Indonesia (Kamar Dagang dan Industri Eropa, anggotanya 200 perusahaan) sangat tertarik untuk membantu KPSPAMS ke depan, mengingat kepentingan penyediaan air minum bagi masyarakat desa sangat diperlukan dan masyarakat desalah yang faham akan kebutuhan serta bagaimana cara mengelolanya. Harus bisa mengembangkan kegiatan serupa karena masih banyak potensi dari perusahaan/yayasan. Harapannya agar pertemuan ini akan menjadi program berkelanjutan. Disampaikan juga bahwa Air Minum menjadi concern karena sebagai jaminan para pihak swasta untuk melanjutkan investasi. Disampaikan juga bahwa bila seluruh pihak swasta yang tergabung dalam Eurocham Indonesia yang berjumlah sekitar 200 perusahan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pemenuhanan layanan air minum untuk 100% masyarakat Indonesia. Ditegaskan juga bahwa masalah pemanasan global mestinya menjadi perhatian bersama juga, karena juga akan berdampak pada kehidupan manusia.
Testimoni dari Danone terkait dengan dukungan terhadap pengembangan air minum perdesaan, awalnya investasi secara langsung melalui IWASH kepada masyarakat. Sejak tahun 2015 bekerjasama dengan Water.org dengan pola dukungan pemberian imbal jasa penjaminan (IJP) kepada KPSPAMS lewat lembaga penjamin. PT Danone Indonesia melalui perwakilannya mengatakan bahwa Danone sangat mendukung model skema pembiayaan kredit mikro air minum perdesaaan, dimana sudah dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2022, sudah 270 ribu penerima manfaat invesmentnya cukup efektif dan efisien. BPR HIK Parahiyangan juga meberikan testimoni, disampaikan bahwa sudah menyalurkan kredit air minum kepada KPSPAMS di kabupaten Bandung Jawa Barat. Menjadi tantangan tersendiri bagi BPR HIK Parahiyangan untuk menyalurkan kredit kepada KPSPAMS dan sudah melakukan kolaborasi juga dengan PT Danone Indonesia dalam penyediaan IJP bagi KPSPAMS. Bank BTPN, melalui Water.org untuk pembiyaan air minum perdesaan baru dimulai dengan melakukan observasi dalam bentuk visit/kunjungan lapangan kepada KPSPAMS. Field visit 1 sudah dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023 di KPSPAMS Tirto Indah Sari di desa Gebangsari kecamatan Genuk kota Semarang provinsi Jawa Tengah. Field visit ke 2 dilakukan di KPSPAMS Tirta Amerta desa Wanagiri kabupaten Buleleng provinsi Bali. Dari kedua kunjungan lapangan tersebut sudah ada gambaran terkait pengelolaan KPSPAMS di desa baik secara operasional maupun administrasi. Sehingga ke depan sangat terbuka untuk dapat dilakukan pembiayaan baik melalui produk eksisting maupun nanti produk khusus air minum yang akan dibuat. Koperasi Baitul Ikhtiar (BAIK), sangat tertarik untuk melakukan pembiayaan kepada KPSPAMS dana menjadi tantangan dalam membantu pengembangan SPAM desa dan sanitasi desa
Diakhir workshop dihasilkan rencana tindaklanjut berupa kesepakatan pertemuan lanjutan untuk membahas hal yang lebih teknis untuk penyaluran dana CSR dari pihak swasta untuk berkontribusi dalam penyediaan air minum untuk seluruh masyarakat Indonesia. (Julii 2023, Adi Setiono dan Herry Septiadi – KMP Pamsimas)
