Yogyakarta – Sesuai dengan amanat yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024, Pemerintah Indonesia mentargetkan dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Data BPS 2019 menunjukkan, capaian akses air minum Indonesia sebesar 89,27%, sedangkan akses sanitasi layak beru sebesar 77,44%. Diantara masyarakat yang belum terlayani adalah masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota yang rentan untuk mengakses air minum yang aman dan sanitasi yang layak.
Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, Pemerintah Indonesia terus mendorong berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan air minum dan sanitasi layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program utama untuk mempercepat pencapaian 100% akses air minum aman dan sanitasi yang layak bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Program Pamsimas yang dimulai tahun 2008 akan berakhir pada tahun 2021 ini. Salah satu upaya program Pamsimas untuk mendukung keberlanjutan dan keberlangsungan pelayanan air minum dan sanitasi kepada masyarakat perdesaan adalah dengan mendorong peran Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “Asosiasi”). Asosiasi sebagai wadah berhimpun bagi KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi), yang merupakan lembaga pengelola sarana yang dibangun melalui program Pamsimas, dapat menjadi penghubung antara KPSPAMS yang ada di tingkat desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pihak luar lainnya dalam menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi kepada masyarakat. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi di tingkat nasional berperan sebagai induk organisasi bagi Asosiasi tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
Dalam upaya memperkuat peran serta dan fungsi Asosiasi, CPMU Program Pamsimas – Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melaksanakan workshop Peningkatan Peran DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan dalam Keberlanjutan Program Pamsimas, di Yogyakarta (27-29/05/2021). Melalui workshop dilakukan reviu terhadap peran dan fungsi DPP Asosiasi agar dapat memberikan layanan optimal kepada Asosiasi tingkat kabupaten/kota. Dalam workshop dilakukan analisisa kekuatan/potensi dan kelemahan, kesempatan dan tantangan kelembagaan DPP Asosiasi (SWOT) untuk dijadikan bahan dalam menyusun strategi peningkatkan peran dan fungsi DPP Asosiasi. Dalam worskhop ini akan dilakukan rumusan tindak lanjut peningkatan peran DPP Asosiasi.
Workshop selama tiga hari ini dikuti peserta 29 orang yang bersasal dari pengurus DPP Asosiasi dan 12 orang yang berasal dari perwakilan Asosiasi Provinsi dan perwakilan kabupaten yang belum memiliki Asosiasi di tingkat provinsi minus perwakilan Kalimantan Barat, dengan seluruh peserta sebanyak 50 orang. Workshop turut dihadiri Ir Danny Sutjiono dan Ir Djoko Mursito, Dipl SEMM, keduanya merupakan Advisor program Pamsimas, serta Sri Probo Sudarmo dan Herry Yudha Widjanarko, keduanya mewakili Bank Dunia.
Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua CPMU Program Pamsimas – Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Novi Rindani ST MT. Novi Rindani dalam sambutannya secara virtual menyampaikan terimakasih atas kehadiran dan memberikan apresiasi serta penghargaan kepada peserta workshop yang berasal dari unsur masyarakat, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan dedikasinya untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada KPSPAMS untuk meningkatkan pelayanan air minum perdesaan menuju 100% akses.
“Program Pamsimas mendorong fungsi dan peran Asosiasi dalam melakukan pengawalan untuk keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi. Asosiasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis bagi anggotanya yang merupakan KPSPAMS tingkat desa dalam memberikan informasi dan memfasilitasi komunikasi kepentingan anggotanya-KPSPAMS,” tandas Novi.
Posisi strategis ini diharapkan dapat diemban Asosiasi untuk menjadi penghubung antara KPSPAMS dengan pemerintah kabupaten/kota serta menjadi mitra potensial, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. DPP Asosiasi diharapkan mampu berperan sebagai induk Asosiasi di seluruh Indonesia dan menjadi wadah koordinasi yang baik.
Ketua CPMU menambahkan, sampai akhir Apri 2021 telah terbentuk 381 Asosiasi Kabupaten/Kota; 27 Asosiasi Kabupaten lainnya dalam proses pembentukan. Hal ini merupakan potensi yang sangat baik dan menjadi motor penggerak dan wadah diskusi serta berbagi pengetahuan/pengalaman untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan SPAMS serta strategi peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum dengan mengakses berbagai alternative sumber pendanaan lainnya.
Mengingat tahun 2021 program Pamsimas akan berakhir, ke depannya Asosiasi diharapkan telah siap dan dapat meneruskan pola kerja yang dikembangkan program Pamsimas (berbasis masyarakat) dan lebih mandiri untuk memfasilitasi dan untuk meneruskan hal-hal yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengelola program Pamsimas.
Ketua CPMU Program Pamsimas mengharapkan adanya peningkatan kualitas kelembagaan sehingga dapat dipercaya berbagai pihak udalam melakukan kerjasama. Asosiasi didiharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta menujukkan keberadaanya di mata pemerintah daerah sehingga dipercaya dan dikungan penuh pemerintah daerah dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Asosiasi diharapkan mampu membuat profil Asosiasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerahnya masing-masing yang berisi data kondisi air minum di setiap desa.
”Karena saya yakin dengan memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu namun dengan frekuensi yang sering, keberadaan DPP dan Asosiasi dapat mulai diakui oleh semua pihak,” tutup Novi sekaligus mengakhiri sambutannya (Sri Yuliati-TA Association Institution Strengthening/Hartono).
