P ada tanggal 31 Juli 2026, Sumatera Barat menjadi saksi penting bagi keberlanjutan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Minum  Berbasis Masyarakat atau Pamsimas melalui penandatanganan kontrak swakelola. Kegiatan ini menandakan akan segera dimulainya tahap pelaksanaan di lokasi sasaran Pamsimas. Penandatangan Kontrak Swakelola adalah kegiatan perdana sebelum kegiatan dan pekerjaan di setiap desa sasaran dimulai. PKS ini merupakan wujud komitmen antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka peningkatan akses air minum untuk masyarakat.

Kegiatan yang mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa  serta masyarakat, dalam satu komitmen bersama untuk memperkuat akses air minum berbasis masyarakat. Penandatanganan kontrak swakelola menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan Pamsimas. Dengan pendekatan ini, Pamsimas mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi berkelanjutan. Semangat kebersamaan yang tercermin dalam acara tersebut menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan Pamsimas di masa depan.

PKS yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2026 sebanyak 26 desa yang tersebar di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, dimana Tim Balai PBPK dan Pokmas berada pada Kantor PBPK Sumatera Barat, sementara Pemerintah Daerah dan Wali Nagari berada dilokasi masing-masing. Hadir pada kegiatan ini  antara lain PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Cipta Karya, Balai PBPK Sumatera Barat , Ibu Widia Putri beserta Tim Pamsimas Sumatera Barat, Perwakilan Pemerintah Daerah dari masing-masing kabupaten serta Wali Nagari setiap desa dan Ketua Kelompok Masyarakat setiap lokasi.

Penandatanganan kontrak swakelola dilakukan oleh PPK Air Minum selalu pengelola Dana BPM Pamsimas dengan Ketua Kelompok Masyaralat (Pokmas).  Pada sambutannya, PPK Air Minum menegaskan setelah PKS ditandatangi agar ditindaklanjuti dengan segera mempersiapkan dan melakukan proses pencairan dana BPM untuk desa-desa yang sudah menandatangi PKS. Hal ini penting untuk segera dilaksanakan agar ketentuan penyelesaian semua kegiatan dan pekerjaan di akhir Bulan Desember 2026 dapat tercapai. Selain itu juga disampaikan harapan keterlibatan Pemda kabupaten untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan. “Saya berharap pemerintah daerah kabupaten dapat ikut terlibat secara aktif untuk melakukan pemantauan. Hal ini merupakan strategi yang sangat dibutuhkan megingat jangkauan Provinsi untuk melakukan pemantauan langsung ke desa cukup jauh dan memiliki keterbatasan waktu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya sangat berharap besar kepada Pemda Kabupaten dapat ikut melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pamsimas di Masyarakat”, demikian ditegaskan PPK Air Minum.

Penandatanganan kontrak swakelola Pamsimas di Sumatera Barat diharapkan menjadi inspirasi dan pemacu semangat bagi lokasi sasaran lain di Indonesia untuk bisa segera menyusul melakukan PKS. Hal ini juga sebagai bukti bahwa masyarakat mampu menjadi penggerak utama pembangunan jika diberi ruang dan kepercayaan. Keberhasilan di Sumatera Barat akan menjadi contoh nyata bahwa pendekatan berbasis masyarakat mampu menjawab tantangan pembangunan. Pamsimas melalui kontrak swakelola tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga membangun kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat. Pada akhirnya, langkah ini menjadi pijakan penting menuju Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan. (Agustus 2026/KAP Pamsimas)