Jakarta – Dalam rangka menjamin keberlanjutan pelayanan akses air minum dan saniitasi berbasis masyarakat di perdesaan oleh KPSPAMS, pengelola Program Pamsimas Ditjen PPMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT), menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Model Kolaborasi Pengembangan Layanan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berkelanjutan.
Kegiatan yang digelar selama dua hari (1-2 Sep/2020) di Jakarta ini bertujuan untuk menyusun rumusan strategi keberlanjutan sebagai upaya percepatan akses air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan untuk pencapaian universal access. Kegiatan FGD diikuti 30 orang peserta yang merupakan para pakar dan praktisi, baik dari Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, NGO, Perbankan serta pengurus KPSPAMS yang telah melaksanakan kerjasama dengan BUM Desa dalam pengembangan layanan air minum dan sanitasi.
Sesuai laporan ketua panitia penyelenggara yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua CPMU Pamsimas Ditjen PPMD, Srining Pratiwi menyampaikan, kegiatan FGD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyusun model-model kolaborasi antara KPSPAMS dengan pihak-pihak terkait yang memiliki konstribusi dalam keberlanjutan layanan air minum dan sanitasi perdesaan, antara lain dari Pemerintah Desa/BUM Desa, Lembaga Keuangan dan swasta, dimana setelah kegiatan FGD ini akan dilanjutkan dengan Workshop/Lokakarya, Bimtek, uji-coba model dan selanjutnya dilakukan penyusunan panduan pelaksanaan model kolaborasi yang nantinya dapat digunakan oleh KPSPAMS.
Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Direktur Pendayagunaan SDA dan TTG, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDTT, Samy Leroy Uguy. Dalam arahannya, Samy berharap FGD menjadi ajang penggalian informasi dari para narasumber yang ahli di bidangnya sehingga panduan yang akan disusun nantinya dapat digunakan oleh KPSPAMS dalam pengembangan layanan air minum dan sanitasi perdesaan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini Samy menyampaikan Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDTT akan melakukan pengawalan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI-3) program Pamsimas, yaitu terwujudnya desa dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) yang dibangun, dikelola, dan dibiayai secara efektif. Saat ini capain KPI 3 baru sebesar 83,84% dari target 90% sehingga masih ada gap sebesar 6,16%. Gap tersebut harus dihilangkan, karena target 90% harus segera diwujudkan.
Satu salah tantangan utama dalam pencapaian KPI-3 ini adalah belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat yang mengawal percepatan pembangunan air minum dan sanitasi, serta masih minimnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari luar seperti swasta dan lain-lain.
Dalam Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa disebutkan, penyediaan air bersih dan sanitasi adalah salah satu komponen peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Untuk itu desa mempunyai kewajiban untuk memenuhi kecukupan air bersih dan sanitasi yang layak bagi warganya.
“Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 4 Tahun 2015 diharapkan dapat menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa. Hal ini dapat menjadi peluang bagi KPSPAMS untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SPAMS yang telah terbangun,” tegas Samy dalam arahannya.
Untuk mengoptimalkan penggalian informasi dari para narasumber kegiatan FGD ini dibagi dalam 3 grup/desk: 1. Model kolaborasi dengan Pemerintah Desa/BUM Desa, 2. Model kolaborasi dengan swasta/lembaga melalui program CSR, dan 3. Model kolaborasi dengan Lembaga Keuangan/Perbankan.
Kata kunci yang berkembang dalam FGD sebagai berikut. Untuk desk 1 adalah perlunya KKK/KPSPAMS berbadan hukum, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa ataupun dengan BUM Desa. Saat ini banyak KPSPAMS yang sudah menjadi unit usaha BUM Desa namun belum memenuhi mekanisme sesuai perundangan yang berlaku. Dengan adanya panduan yang akan disusun ini dapat disajikan beberapa model kerjasama yang dapat dilakukan oleh KPSPAMS untuk meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berkelanjutan.
Untuk desk 2, Rachmad Hidayat dari Water.org yang mewakili narasumber dari kalangan NGO menyampaikan, untuk kemandirian KPSPAMS pasca program agar tidak tergantung dari dana hibah. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan, keuangan, dan pembuatan proposal bisnis sesuai kemampuan membayar dari KPSPAMS. Pengalaman di lapangan saat memfasilitasi KPSPAMS dalam mengakses Lembaga Keuangan (kredit mikro) untuk mendapatkan dana kredit untuk pengembangan layanan air minum dan sanitasi, dukungan kepala desa memiliki peran cukup ampuh untuk menanamkan disiplin dalam komitmen membayar angsuran.
“Hal yang menjadi nilai lebih adalah KPSPAMS memiliki kepercayaan yang tinggi jika pernah melakukan pinjaman dan lancar dalam membayar angsuran, serta merasakan manfaat dari akses kredit mikro ini,” imbuh Rachmad
Peluang pendanaan dari sektor swasta juga menjadi bahan diskusi dalam acara FGD. Dinamika di Desk 3, seperti disampaikan Simon Juangga dari perwakilan CPMU Pamsimas Ditjen Cipta Karya menuturkan, CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu potensi pendanaan yang dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan sekitar perusahaan.
Djoko Mursito yang tergabung di desk 3 menyampaikan perlunya daerah membentuk Forum CSR yang beranggotakan dari OPD dan perusahaan swasta yang berada di kabupaten/provinsi. Forum ini berfungsi sebagai media komunikasi. Melalui Forum CSR diharapkan dapat memfasilitasi KPSPAMS atau pihak manapun yang mempunyai potensi untuk didanai dalam rangka percepetan pelayanan akses air minum dan sanitasi perdesaan yang berkelanjutan. Disisi masyarakat dalam hal ini KPSPAMS juga harus dapat menyiapkan proposal yang berkualitas sehingga dapat bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yang menyediakan program CSR.
Saat ditemui diakhir acara FGD, Srining menyampaikan, hasil FGD akan dirumuskan oleh Team Penyusun Panduan Model Kolaborasi Pengembangan Layanan Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan, yang selanjutnya akan dibahas dan disempurnakan dalam Lokakarya/Workshop, sekitar akhir September tahun ini. (Endang SR-NMC)
