{"id":1532,"date":"2018-03-21T15:01:18","date_gmt":"2018-03-21T08:01:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/?p=1532"},"modified":"2018-03-21T15:01:18","modified_gmt":"2018-03-21T08:01:18","slug":"kabupaten-harus-alokasikan-apbd-air-minum-dan-sanitasi-minimum-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/?p=1532","title":{"rendered":"Kabupaten Harus Alokasikan APBD Air Minum dan Sanitasi Minimum 2%"},"content":{"rendered":"

M<\/span>\u00a0Makassar, Sulsel 18 Oktober 2017<\/strong><\/em> \u2013 \u00a0Realisasi anggaran bidang AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di Regional III (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) yang tersebar di 117 Kabupaten lokasi Program Pamsimas, sebagian besar masih di bawah 2% dari APBD.\u00a0 Dari 117 Kabupaten, sebanyak 5 Kabupaten telah merealisasikan anggarannya di atas 2%, selebihnya di bawah 2%, dan bahkan sebanyak 30 kabupaten realisasi anggaran tahun 2016 lebih kecil dari tahun 2015.\u00a0 Sementara yang belum melaporkan sebanyak 16 Kabupaten.<\/p>\n

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo saat membuka acara sekaligus menyampaikan arahannya pada Workshop Kebijakan dan Strategi AMPL dalam Dokumen Perencanaan Daerah untuk Regional III di Makassar, Selasa (17 Oktober).<\/p>\n

Workshop diselenggarakan Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan CPMU Program Pamsimas, menghadirkan Pimpinan Daerah dari 117 Kabupaten yang tersebar di 11 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua).\u00a0 Dari pihak kabupaten yang diundang Bupati, Pimpinan DPRD, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum.\u00a0 Sedangkan 11 provinsi yang diundang diwakili oleh Bappeda provinsi.<\/p>\n

Terkait masih rendahnya realisasi anggaran sektor air minum dan sanitasi, Dirjen Bina Bangda Kemendagri meminta Pimpinan Daerah Kabupaten untuk dapat memprioritaskan air minum dan sanitasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu RPJMD maupun RKPD, serta meningkatkan alokasi anggarannya.\u00a0 “Harapannya 2 persen dari APBD. Tidak tinggi. Kalau seperti endidikan itu 20 persen, kalau kami ini minta 2 persen saja,” ujar Dirjen Bina Bangda Diah Indrajati usai pembukaan Workshop.\u00a0 Dirjen mengingatkan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum yang sudah terbangun.\u00a0 Untuk itu, peningkatan realisasi APBD untuk AMPL akan dipantau dan dievaluasi untuk mengukur kemajuan pencapaian akses universal air minum aman dan sanitasi layak di kabupaten.<\/p>\n

“Kami disini ingin membangun komitmen dan pemahaman bahwa air minum dan sanitasi itu penting. Saat ini programnya masih program yang populis, pembangunan fisik. Padahal air minum dan sanitasi adalah hal dasar yang menjadi kebutuhan setiap masyarakat,” tambah Diah Indrajati.<\/p>\n

Lebih lanjut Sekjen Kementerian Dalam Negeri menyampaikan, dasar\u00a0 untuk penganggaran sektor air minum dan penyehatan lingkungan adalah dokumen RAD AMPL (Rencana Aksi Daerah bidang AMPL) yang telah dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).\u00a0 Data menunjukkan,\u00a0 RAD AMPL telah terbentuk sebanyak 70 %.\u00a0 Akan tetapi jika tidak disusun Peraturan Kepala Daerahnya, maka akan sulit mendapatkan dukungan anggaran karena belum dapat diinternalisasikan ke dalam perencanaan resmi.<\/p>\n

Sejauh ini baru 119 Kabupaten dari 365 Kabupaten yang menjadi lokasi program Pamsimas telah melegalkan RAD AMPL ke dalam Peraturan Bupati, atau baru 32,6%.\u00a0 Untuk wilayah Regional III yang terdiri dari 11 Provinsi (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) dan 117 Kabupaten, terdapat 36 Kabupaten yang memiliki Peraturan Bupati terkait pelaksanaan RAD AMPL atau 30%.\u00a0 Fakta ini perlu mendapatkan respon serius karena legalisasi penting untuk menggerakkan kebijakan.<\/p>\n

Lebih jauh Hadi Prabowo menyampaikan,\u00a0 betapa penting pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dalam upaya mempercepat\u00a0 pencapaian Universal Access <\/em>atau 100% akses <\/em>air minum aman dan sanitasi yang layak berdasarkan milestone<\/em> Sustainable Development Goals<\/em> (SDGs).\u00a0 Setiap Negara diharapkan telah mampu mewujudkan 100% Akses Air Minum dan Sanitasi untuk penduduknya di tahun 2030. Indonesia meletakkan target pencapaian yaitu tahun 2019.<\/p>\n

Sekjen Kemendagri menambahkan, Pemerintah telah mencanangkan pencapaian Sustainable Development Goals<\/em> (SDGs) dalam RPJMN 2015-2019 sebagai prioritas pembangunan, yang juga di dalamnya menghendaki agar akses universal air minum aman memenuhi 4K, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, serta seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai.<\/p>\n

Dalam konteks pembangunan, air minum dan sanitasi harus dipandang sebagai pondasi pembangunan yang menjadi prasyarat agar berbagai kegiatan lainnya dapat dilaksanakan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, air minum dan sanitasi tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan dasar untuk hidup. Namun sudah menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\u00a0 Menurut UU tersebut,\u00a0 pelayanan air minum dan sanitasi\u00a0 merupakan\u00a0 kewenangan\u00a0 daerah\u00a0 dan\u00a0 menjadi\u00a0 urusan\u00a0 wajib\u00a0 yang\u00a0 berkaitan dengan\u00a0 pelayanan\u00a0 dasar. Pasal\u00a0 lainnya,\u00a0 yaitu\u00a0 Pasal\u00a0 298\u00a0 Ayat\u00a0 1\u00a0 disebutkan,\u00a0 belanja\u00a0 daerah\u00a0 diprioritaskan\u00a0 untuk\u00a0 mendanai\u00a0 urusan\u00a0 pemerintahan\u00a0 wajib yang\u00a0 terkait\u00a0 pelayanan\u00a0 dasar\u00a0 yang\u00a0 ditetapkan\u00a0 dengan standar\u00a0 pelayanan\u00a0 minimal (SPM).<\/p>\n

Hal ini juga diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, yang dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sanitasi dan air minum adalah urusan bersama (lintas sektor dan konkuren), memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta realitas bahwa utilisasi sumber-sumber pendanaan sanitasi belum optimal untuk menunjang pembangunan sanitasi.<\/p>\n

Menteri mengutip data Bappenas tahun 2017, dimana capaian pemenuhan akses air minum layak adalah 84,00%, sedangkan untuk sanitasi yang layak sebesar 70,7% dan akses sanitasi dasar baru sebesar 12,4% (9,17% di tahun 2016). Untuk itu, pencapaian target SDGs dan juga RPJMN yang dibagi kepada seluruh daerah harus diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah agar pencapaian yang kita harapkan bisa mencapai 100% di tahun 2019.<\/p>\n

Untuk membantu pencapaian itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah melaksanakan Program Pamsimas, yang saat ini memasuki phase III.\u00a0 Pamsimas menjadi platform<\/em> kolaborasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan pada tahun 2019.<\/p>\n

Terkait pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, Staf Ahli bidang Kesra Provinisi Sulawesi Selatan, Salim Abdulrahman, dalam kata sambutan mewakili Gubernur Sulawesi Selatan melaporkan capaian sektor air minum dan sanitasi di wilayahnya.\u00a0 Pembangunan Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan di berbagai sektor kehidupan.\u00a0 Dalam 8 tahun terakhir,\u00a0 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai\u00a0 7,7%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.\u00a0 Hal yang sama terjadi di sektor air minum dan sanitasi, tumbuh secara signifikan.\u00a0 Tahun 2013 akses air minum di Sulawesi Selatan sebesar 83,26%, tumbuh menjadi menjadi 88% di tahun 2017.\u00a0 Pada kurun waktu yang sama juga dialami untuk akses sanitasi, tumbuh dari 82,74% menjadi 88,24%.\u00a0 Pertumbuhan sektor air minum dan sanitasi ini sejalan dengan program Pamsimas yang masif dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan.\u00a0 Untuk tahun 2017 program Pamsimas di Sulawesi Selatan menyasar di 19 Kabupaten.<\/p>\n

Sementara itu Ketua Panitia A. Damenta,\u00a0 yang juga Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Bangda Kemendagri melaporkan, Workshop akan berlangsung di Makassar tanggal 17-20 Oktober 2017.\u00a0 Workshop ini\u00a0 dimaksudkan\u00a0 sebagai wadah\u00a0 sharing\u00a0 <\/em>informasi\u00a0 dan\u00a0 pembelajaran serta diskusi perumusan pokok-pokok kebijakan dan strategi pengintegrasian RAD AMPL dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.\u00a0 Salah satu tujuan workshop adalah untuk meningkatkan komitmen Pimpinan Daerah dalam prioritasisasi program dan anggaran pembangunan layanan air minum dan sanitasi melalui APBD dan sumber pembiayaan lainnya.\u00a0 (Hartono Karyatin-SosMed & Communications Sp.)<\/span><\/p>\n<\/div>

<\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":15370,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[15,17],"tags":[],"class_list":["post-1532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tulisan-berita","category-index-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1532"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1532\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}