{"id":1508,"date":"2018-03-21T14:50:50","date_gmt":"2018-03-21T07:50:50","guid":{"rendered":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/?p=1508"},"modified":"2018-03-21T14:50:50","modified_gmt":"2018-03-21T07:50:50","slug":"menguji-efektivitas-rad-ampl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/?p=1508","title":{"rendered":"Menguji Efektivitas RAD AMPL"},"content":{"rendered":"

M<\/span>ataram, NTB<\/em><\/strong> – CPMU bekerjasama dengan\u00a0\u00a0 CPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah\u00a0 Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Mereview RAD AMPL bagi Kabupaten lama peserta Program Pamsimas TA 2017.\u00a0 Pelaksanaan kegiatan Workshop ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan Tim Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Review RAD-AMPL yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL.\u00a0 \u00a0Workshop juga untuk menjamin kesamaan pemahaman tentang materi pelatihan dan memastikan kesiapan para pemandu dalam memfasilitasi kegiatan workshop review RAD AMPL Program\u00a0 Pamsimas Tahun 2017.\u00a0 Melalui workshop ini\u00a0 diharapkan Tim Provinsi paham dan terampil untuk memfasilitasi kegiatan Workshop Review\u00a0 RAD AMPL yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang sudah menyusun RAD-AMPL.<\/p>\n

Workshop dibuka secara resmi oleh Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Diah Indrajati, yang ditandai dengan pemukulan gong.\u00a0 Hadir dalam pembukaan Lokakarya itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, A Damenta, \u00a0didampingi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Agus Patria, dan Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Banda Kemendagri, Zanariah.<\/p>\n

\u201cDokumen RAD AMPL adalah \u201cdokumen perencanaan antara\u201d <\/em>\u00a0yang akan memberikan masukan terhadap RPJMD. \u00a0Namun demikian belum semua Pemda berhasil menginternalisasikan RAD AMPL ke dalam dokumen RPJMD, \u201c demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati, \u00a0pada pembukaan Workshop Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Review RAD AMPL bagi Kabupaten Lama peserta Program Pamsimas, di kota Mataram – NTB (12 September).<\/p>\n

Menurut Dirjen Bina Bangda, sejauh ini baru 65 Kabupaten dari 221 Kabupaten yang sudah melegalkan RAD AMPL ke dalam Peraturan Bupati, atau baru 35% saja. \u00a0Fakta ini perlu mendapatkan respon serius karena legalisasi penting untuk menggerakkan kebijakan. \u00a0Data menunjukkan, \u00a0kendatipun RAD AMPL telah terbentuk sebanyak 70 % akan tetapi jika tidak di-PERDA-kan akan sulit mendapatkan dukungan anggaran karena belum dapat diinternalisasikan ke dalam perencanaan resmi.<\/span><\/p>\n

Senada dengan harapan Pemerintah Pusat, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Agus Patria mengatakan, dokumen RAD AMPL mestinya mengikat bagi Provinsi dan Kabupaten yang ada di wilayahnya. \u00a0Ia berharap Workshop ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi sesuai target Universal Access (UA) yang waktunya tinggal dua tahun lagi (2019).<\/p>\n

Dukungan bagi Pemda mencapai Universal Access<\/strong><\/p>\n

Selanjutnya Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri mengharapkan Workshop Review RAD AMPL ini dapat memberikan dukungan kepada Pemda Kabupaten untuk mencapai percepatan pencapaian UA 2019. \u00a0Oleh sebab itu, Workshop Review RAD AMPL ini berperan penting untuk\u00a0 mereview dokumen RAD AMPL yang sudah ada, apakah sudah terinternalisasi dalam RPJMD dan RKPD.\u00a0 Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat perlu mendorong kepada kabupaten.\u00a0 Yang kedua, menurunkan (breakdown)<\/em> orientasi Universal Access pada TA 2018 kepada 221 Kabupaten lama lokasi Pamsimas.\u00a0 Perlu dilakukan verifikasi terhadap RAD AMPL tersebut, bagaimana roadmap<\/em>-nya dan pada tahun ke berapa akan tercapai, serta dicek apakah telah mengacu pada UU 32\/2004 terkait pembagian urusan pemerintahan menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n

Workshop ini juga bermaksud untuk memastikan kesesuaian peran SKPD, apakah sudah sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.\u00a0 Disamping itu, untuk mempersiapkan bagaimana agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat dijalankan sesuai amanah\u00a0 PP No 12 Tahun 2017 tentang Binwas. \u00a0Satu hal yang perlu dicatat adalah pemberian <\/span>reward<\/em> bagi Pemda yang responsif dan sanksi terhadap Pemda yang tidak menjalankan amanah Kebijakan Strategis Nasional. Terkait dengan mengapa baru 65 Kabupaten yang menuangkannya dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dapat diartikan sebagai rendahnya dukungan dan <\/span>political will<\/em> dalam pencapaian Universal Access 100-0-100.<\/span><\/p>\n

Wadah Sinergi<\/strong><\/p>\n

Dirjen Bina Bangda juga mengharapkan agar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) segera ditetapkan oleh Presiden sehingga orientasi target Air Minum dan Sanitasi sebagai bagian dari pelayanan dasar wajib, dapat segera dilaksanakan pemenuhannya.<\/p>\n

Workshop Review RAD AMPL menjadi media strategis untuk mewadahi sinergi peran antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan. \u00a0Binwas Teknis akan dilakukan oleh Kementerian Teknis (dalam konteks ini terutama Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), sedangkan Binwas Umum dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda.<\/p>\n

RAD AMPL memang mesti dikembalikan pada pencapaian target capaian akses air minum dan sanitasi. \u00a0Menurut data Bappenas 2017, capaian pemenuhan akses Air Minum layak telah mencapai 84,00%, sedangkan untuk sanitasi yang layak sebesar 70,7% dan akses sanitasi dasar baru sebesar 12,4% (9,17% 2016).<\/p>\n

Pekerjaan rumah tertuju pada pencapaian akses sanitasi dasar. \u00a0Oleh sebab itu demi mengurangi kesenjangan (gap) antara target dan realisasi, dokumen perencanaan harus direview. \u00a0Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi regulasi yang ditunggu. \u00a0Saat ini RPP Konkuren tersebut sudah masuk di Sekretariat Kabinet. \u00a0Muatannya adalah bagaimana melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. \u00a0RPP ini cukup membantu Internalisasi RAD AMPL guna masuk dalam RKPD dan APBD agar \u2018nyambung\u2019 dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018. \u00a0Review RAD AMPL bermaksud sebisa mungkin menghilangkan jurang (gap) sehingga capaian makin dekat dengan target.<\/p>\n

Workshop berlangsung mulai dari 12 September hingga 15 September 2017 dan diikuti oleh sekitar 160 orang peserta dari perwakilan POKJA AMPL Provinsi (33 provinsi).\u00a0 Peserta\u00a0 provinsi terdiri dari Perwakilan Pokja AMPL Provinsi yang berasal dari\u00a0 unsur\u00a0 Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta didampingi oleh Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Program Pamsimas dari masing-masing provinsi.\u00a0\u00a0 Sedangkan peserta dari pusat berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan lintas kementerian\/lembaga penyokong program Pamsimas (Bappenas, Kemen PUPR, Kemenkes, dan Kemendes).\u00a0 Workshop yang sama yang khusus diikuti oleh kabupaten baru peserta program Pamsimas telah dilaksanakan di Yogyakarta, tanggal 5-9 September 2017.\u00a0(Tomy Risqi-TA Local Government CMAC\/Hartono Karyatin-SosMed Communications Sp.)<\/span><\/p>\n<\/div>

<\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":15398,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[15,17],"tags":[],"class_list":["post-1508","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tulisan-berita","category-index-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1508\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pamsimas.pu.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}